MBG Watch Usul Penerima Dipangkas Jadi 26 Juta, Target 82,9 Juta Disorot Koalisi masyarakat sipil MBG Watch menilai jumlah penerima Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak mencapai 82,9 juta orang. Program tersebut dinilai perlu diarahkan kepada sekitar 26 juta penerima yang benar benar membutuhkan intervensi gizi dan dukungan pangan dari negara.
Pernyataan itu disampaikan dalam pembahasan evaluasi tata kelola MBG bersama DPR. Angka 26 juta disebut mengacu pada kajian Center of Economic and Law Studies atau Celios yang menilai cakupan program perlu dipersempit agar anggaran lebih terarah, pengawasan lebih kuat, dan kualitas makanan dapat dijaga.
Usulan tersebut berbeda jauh dari rancangan Badan Gizi Nasional. Pemerintah menargetkan MBG menjangkau sekitar 82,9 juta orang, mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta sejumlah kelompok lain yang masuk dalam ketentuan penerima.
Pada awal 2026, BGN mencatat 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah melayani sekitar 59,86 juta penerima. Pemerintah menargetkan jumlah penerima meningkat menjadi 82,9 juta melalui pembangunan sekitar 28.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan 8.617 SPPG di kawasan terpencil.
Perbedaan antara 26 juta dan 82,9 juta bukan sekadar perdebatan angka. Persoalannya menyangkut tujuan utama MBG, kemampuan fiskal negara, kualitas pelayanan, serta keputusan mengenai siapa yang paling berhak memperoleh makanan dari anggaran publik.
MBG Watch Meminta Program Kembali kepada Kelompok Prioritas
MBG Watch berpandangan program makan bergizi seharusnya memusatkan pelayanan pada anak dan keluarga yang menghadapi persoalan gizi atau keterbatasan ekonomi. Pemberian kepada seluruh peserta didik tanpa melihat kondisi keluarga dinilai dapat membuat bantuan terlalu luas.
Dalam pendekatan universal, anak dari keluarga berpenghasilan tinggi dapat menerima porsi yang sama dengan anak dari keluarga miskin. Pilihan ini mempunyai kelebihan karena mengurangi proses seleksi dan menghindari cap sosial terhadap penerima.
Namun, cakupan universal membutuhkan anggaran sangat besar. Negara harus menyediakan makanan setiap hari sekolah bagi puluhan juta orang, termasuk mereka yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
MBG Watch mengusulkan agar pemerintah menggunakan data kemiskinan, kondisi gizi, lokasi tertinggal, serta kerentanan keluarga sebagai dasar penentuan penerima. Dengan cara tersebut, belanja negara dapat dipusatkan pada kelompok yang mempunyai kebutuhan paling mendesak.
“Program sebesar MBG perlu dinilai dari ketepatan orang yang dilayani, bukan hanya dari besarnya jumlah kotak makanan yang dibagikan.”
Pendekatan terarah juga dinilai dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan nilai per porsi. Anggaran yang sebelumnya dibagi kepada kelompok sangat luas dapat digunakan untuk memperbaiki kandungan protein, buah, sayur, kebersihan dapur, pelatihan pekerja, dan pengawasan keamanan pangan.
Angka 26 Juta Dikaitkan dengan Kajian Celios
Angka 26 juta yang disampaikan MBG Watch disebut mengacu pada data dan perhitungan Celios. Kelompok tersebut diperkirakan mencakup anak di wilayah tertinggal, peserta didik dari keluarga miskin, serta kelompok yang mempunyai persoalan gizi.
Usulan itu tidak berarti 26 juta merupakan angka tetap yang tidak dapat berubah. Jumlah penerima perlu diperbarui berdasarkan data kesehatan, ekonomi keluarga, pertumbuhan penduduk, dan keadaan daerah.
Persoalan utama berada pada ketepatan basis data. Indonesia mempunyai beberapa sumber data sosial yang dikelola kementerian dan pemerintah daerah. Perbedaan pembaruan dapat membuat seseorang tercatat miskin dalam satu sistem, tetapi tidak ditemukan pada sistem lain.
Anak yang membutuhkan juga tidak selalu berasal dari rumah tangga dengan pendapatan paling rendah. Keluarga dapat mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, tetapi menghadapi beban besar, jumlah tanggungan tinggi, atau akses pangan bergizi yang terbatas.
Karena itu, seleksi tidak dapat hanya menggunakan satu ukuran. Data pendapatan perlu dipadukan dengan kondisi gizi, wilayah, akses sekolah, serta pemeriksaan dari petugas kesehatan.
Pemerintah Menargetkan 82,9 Juta Penerima
BGN mempunyai pendekatan yang jauh lebih luas. Target 82,9 juta disusun agar program menjangkau hampir seluruh peserta didik dan kelompok prioritas gizi di Indonesia.
Dalam petunjuk teknis BGN, sasaran tersebut akan dilayani melalui sekitar 35.000 sampai 40.000 SPPG. Jumlah porsi yang diproyeksikan sepanjang 2026 mencapai sekitar 21 miliar porsi.
Target besar itu dipandang pemerintah sebagai cara membangun kebiasaan makan sehat sejak usia dini. MBG tidak hanya diposisikan sebagai bantuan bagi warga miskin, tetapi juga sebagai intervensi gizi nasional.
BGN berpendapat anak sekolah dapat memperoleh manfaat dari makanan dengan susunan gizi yang terukur meskipun keluarganya tidak masuk kategori miskin. Sekolah juga dinilai menjadi tempat yang mudah untuk membagikan makanan secara teratur.
Pada 3 Maret 2026, BGN mencatat program telah menjangkau 61.239.037 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 49.057.682 merupakan siswa sekolah.
Angka itu menunjukkan pelaksanaan MBG telah bergerak jauh melampaui usulan cakupan 26 juta. Pemangkasan penerima akan membutuhkan perubahan kebijakan, pendataan ulang, dan penyesuaian terhadap ribuan dapur yang sudah beroperasi.
Kelompok 3B Justru Belum Seluruhnya Terlayani
Di tengah besarnya jumlah siswa yang telah menerima MBG, pelayanan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui masih menjadi perhatian. BGN menyebut kelompok tersebut sebagai penerima 3B.
Pada Mei 2026, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan jumlah penerima 3B yang telah terlayani baru sekitar 9 juta orang. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan memperkirakan kelompok sasaran 3B mencapai sekitar 22 juta sampai 26 juta orang.
Kondisi tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan. Program telah menjangkau puluhan juta siswa, tetapi kelompok yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting dan kebutuhan gizi awal kehidupan belum seluruhnya masuk pelayanan.
BGN kemudian meminta seluruh SPPG menambah penerima dari kalangan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dapur yang tidak menjalankan penyesuaian dapat dikenai penghentian operasional sementara.
Tahap seribu hari pertama kehidupan sering dianggap sangat penting dalam pertumbuhan anak. Kekurangan zat gizi pada periode tersebut dapat sulit diperbaiki hanya melalui pemberian makanan setelah anak memasuki usia sekolah.
Perdebatan mengenai 26 juta penerima menjadi relevan karena angka itu mendekati perkiraan jumlah kelompok 3B dari Kementerian Kesehatan. Namun, usulan MBG Watch tidak dapat langsung disamakan seluruhnya dengan data 3B karena cakupannya juga dapat meliputi siswa miskin dan anak di wilayah tertinggal.
Program Universal Mengurangi Risiko Anak Miskin Terlewat
Meski biayanya besar, pendekatan universal mempunyai alasan tersendiri. Pemberian kepada seluruh siswa dalam satu sekolah mengurangi kemungkinan anak miskin tidak terdata.
Program bantuan terarah sering menghadapi inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika bantuan diterima orang yang tidak memenuhi syarat. Exclusion error terjadi ketika warga yang seharusnya menerima justru tidak masuk daftar.
Dalam kasus makanan sekolah, kesalahan mengecualikan dapat membuat anak datang ke kelas dalam keadaan lapar sementara teman lain memperoleh makanan.
Pembagian kepada seluruh siswa juga menghindari rasa malu. Tidak ada anak yang diberi label miskin karena semua menerima menu yang sama.
Pemerintah dapat memakai program universal sebagai sarana pendidikan gizi. Menu sekolah memperkenalkan sayuran, protein, buah, dan kebiasaan makan teratur kepada seluruh peserta didik.
Namun, kelebihan tersebut harus dibandingkan dengan besarnya biaya. Pemerintah perlu menunjukkan apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan anggaran dan apakah tujuan yang sama dapat dicapai melalui skema lebih terarah.
Anggaran Besar Membutuhkan Pemilihan Sasaran yang Jelas
Pelaksanaan MBG memerlukan anggaran ratusan triliun rupiah. Setiap tambahan satu juta penerima berarti negara harus menyediakan jutaan porsi tambahan setiap bulan.
Dengan asumsi biaya Rp15.000 per penerima pada setiap hari layanan, satu anak dapat membutuhkan anggaran sekitar Rp3,9 juta per tahun sekolah. Perhitungan dapat berubah berdasarkan jumlah hari aktif, lokasi, dan susunan biaya.
Jika penerima mencapai 82,9 juta, kebutuhan belanja menjadi sangat besar. Penurunan menjadi 26 juta secara hitungan kasar akan mengurangi jumlah penerima lebih dari dua pertiga.
Penghematan tersebut dapat dialihkan kepada perbaikan layanan kesehatan, sekolah, sanitasi, air bersih, perlindungan sosial, atau peningkatan kualitas MBG bagi penerima prioritas.
Di sisi lain, pemangkasan akan memengaruhi pemasok, pekerja dapur, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang telah masuk rantai pasok.
Pemerintah perlu menghitung perubahan secara menyeluruh. Kebijakan tidak dapat diubah hanya berdasarkan selisih angka tanpa memeriksa kebutuhan anak dan kesiapan ekonomi di daerah.
Kualitas Makanan Dikhawatirkan Menurun ketika Cakupan Terlalu Cepat
Salah satu kritik terhadap perluasan cepat MBG berkaitan dengan kemampuan pengawasan. Dalam waktu singkat, puluhan ribu dapur harus memasak, mengemas, dan mengirim makanan kepada jutaan penerima.
Setiap dapur membutuhkan ahli gizi, kepala SPPG, pekerja terlatih, air bersih, peralatan, penyimpanan, kendaraan, serta pemasok yang dapat menjaga kualitas bahan.
Ketika target penerima terus bertambah, dapur dapat terdorong mengejar jumlah porsi. Waktu memasak menjadi terlalu dini, proses pengemasan terburu buru, dan pemeriksaan bahan berisiko tidak dilakukan secara teliti.
Kasus makanan basi, benda asing, porsi tidak sesuai, atau keluhan kesehatan menunjukkan pengawasan harus mengikuti kecepatan perluasan.
Pembatasan penerima menjadi 26 juta dinilai MBG Watch dapat membuat pemerintah lebih mudah menjaga mutu. Satu SPPG tidak perlu menangani terlalu banyak sekolah dan perjalanan distribusi dapat dibuat lebih pendek.
Namun, jumlah penerima yang lebih kecil tidak otomatis menjamin makanan aman. Tata kelola, disiplin, pelatihan, dan penegakan aturan tetap menjadi penentu utama.
DPR Pertimbangkan Panitia Kerja Tata Kelola MBG
Komisi IX DPR mempertimbangkan pembentukan panitia kerja untuk mengevaluasi tata kelola MBG. Salah satu isu yang dibahas adalah perbedaan antara target pemerintah dan usulan cakupan 26 juta penerima.
Panja dapat memeriksa dasar penetapan sasaran, struktur anggaran, keamanan makanan, hubungan dengan mitra, serta mekanisme pengawasan BGN.
DPR juga perlu meminta pemerintah menjelaskan indikator keberhasilan. Jumlah penerima dan SPPG bukan satu satunya ukuran yang dapat digunakan.
Data mengenai perubahan status gizi, kehadiran siswa, konsentrasi belajar, kondisi ibu hamil, serta penurunan stunting perlu menjadi bagian evaluasi.
Tanpa ukuran hasil, program mudah terjebak pada pelaporan jumlah porsi. Negara dapat menyatakan puluhan juta orang telah menerima makanan, tetapi belum mengetahui perubahan yang benar benar terjadi.
Data Penerima Perlu Dihubungkan dengan Kondisi Gizi
Jika pemerintah memilih skema terarah, pendataan harus dilakukan secara hati hati. Anak tidak boleh dikeluarkan hanya karena orang tuanya mempunyai pekerjaan formal atau alamat rumah berada di kawasan perkotaan.
Pemeriksaan dapat menggunakan data sosial ekonomi nasional, catatan sekolah, puskesmas, posyandu, dan pemerintah desa.
Balita dengan berat badan tidak sesuai usia, ibu hamil dengan risiko kekurangan energi, serta anak sekolah yang sering datang tanpa sarapan dapat ditempatkan sebagai prioritas.
Daerah dengan angka stunting, kemiskinan, dan kerawanan pangan tinggi juga dapat memperoleh kuota lebih besar.
Sistem perlu memungkinkan perubahan. Keluarga yang kehilangan pekerjaan harus dapat masuk tanpa menunggu pembaruan tahunan. Sebaliknya, penerima yang keadaan ekonominya membaik dapat dievaluasi.
Prosedur pengaduan dibutuhkan agar warga dapat memperbaiki data yang salah. Pendataan tertutup berisiko menimbulkan kecemburuan dan menyingkirkan keluarga yang membutuhkan.
Sekolah Kaya Dapat Menjadi Bagian Evaluasi
Salah satu kelompok yang kerap dipersoalkan adalah sekolah dengan biaya pendidikan tinggi. Anak di sekolah semacam itu dianggap mempunyai kemungkinan lebih besar berasal dari keluarga yang mampu menyediakan makanan bergizi.
Pemerintah dapat mengevaluasi pemberian MBG kepada sekolah swasta premium. Penghematan dari kelompok tersebut dapat dialihkan ke sekolah di kawasan miskin atau terpencil.
Namun, keputusan tidak boleh hanya melihat nama sekolah. Beberapa sekolah swasta mempunyai program beasiswa dan menerima siswa dari keluarga kurang mampu.
Sekolah negeri di kawasan elite juga tidak seluruhnya berisi anak dari keluarga kaya. Pendataan per siswa mungkin lebih akurat, tetapi memerlukan tenaga dan membuka risiko pemberian label.
Pilihan lain adalah menggunakan kontribusi sukarela. Keluarga yang mampu dapat menyatakan tidak mengambil porsi, sedangkan sekolah tetap menyediakan makanan bagi siapa pun yang membutuhkan.
Skema tersebut harus dirancang agar anak tidak merasa dibedakan di depan teman.
Guru dan Tenaga Pendidik Ikut Masuk Cakupan
BGN mencatat jumlah penerima awal 2026 mencakup tenaga pendidik. Pemberian kepada guru menambah luas cakupan di luar kelompok anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas program. Apabila tujuan utamanya mengatasi kekurangan gizi anak dan kelompok rentan, guru yang mempunyai pendapatan tetap mungkin tidak perlu menjadi penerima umum.
Di sisi lain, guru bertugas mendampingi pembagian makanan dan berada di sekolah sepanjang hari. Pemberian porsi dapat dipandang sebagai bagian kegiatan bersama sekaligus menghindari makanan tersisa.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah tenaga pendidik masuk sebagai penerima manfaat tetap atau hanya memperoleh porsi ketika tersedia.
Kejelasan tersebut penting karena setiap perluasan kelompok meningkatkan kebutuhan dana. Program yang tidak mempunyai batas penerima yang tegas mudah terus bertambah.
Pemangkasan Harus Mempertimbangkan Dapur yang Sudah Berdiri
Lebih dari 21.000 SPPG telah beroperasi pada Januari 2026. Jumlah itu terus bertambah seiring perluasan program.
Sebagian besar dapur dibangun melalui pembiayaan mitra. Mereka mengeluarkan dana untuk bangunan, alat masak, kendaraan, serta perekrutan pekerja dengan harapan memperoleh volume pelayanan tertentu.
Jika penerima dipangkas mendadak, sejumlah SPPG dapat kehilangan kebutuhan operasional. Pekerja berisiko kehilangan mata pencaharian dan mitra menghadapi kesulitan mengembalikan investasi.
Penyesuaian perlu dilakukan secara bertahap. Dapur yang berada di wilayah dengan sedikit penerima prioritas dapat dialihkan untuk menyediakan makanan bagi rumah sakit, panti sosial, pesantren, atau program pangan lain melalui skema berbeda.
Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah porsi per dapur sambil meningkatkan mutu serta memperluas pelayanan kepada kelompok 3B.
Kontrak dengan mitra perlu dibuka agar publik mengetahui kewajiban negara ketika target berubah.
Perbedaan Pandangan Perlu Dijawab dengan Audit Terbuka
Pemerintah dan MBG Watch mempunyai pandangan berbeda mengenai skala yang ideal. Perbedaan tersebut seharusnya diuji melalui data, bukan hanya pernyataan.
Audit dapat memeriksa siapa yang menerima makanan, berapa banyak porsi habis dimakan, berapa yang tersisa, serta apakah penerima berasal dari kelompok prioritas.
Kajian juga perlu membandingkan biaya administrasi skema universal dan terarah. Pendataan yang sangat rinci mempunyai biaya tersendiri dan dapat memperlambat pelayanan.
Hasil kesehatan harus diukur pada kelompok penerima dan pembanding. Pemerintah dapat melihat apakah siswa yang memperoleh MBG menunjukkan perubahan keadaan gizi dan kehadiran.
Data pengadaan, pemasok, harga bahan, serta biaya operasional perlu dibuka dalam bentuk yang mudah diperiksa.
“Perdebatan 26 juta atau 82,9 juta baru akan produktif apabila pemerintah membuka data penerima, biaya, mutu makanan, dan hasil program secara terukur.”
Penataan Ulang Tidak Harus Menghentikan Seluruh Program
Evaluasi sasaran tidak berarti makanan harus dihentikan bagi seluruh penerima sekaligus. Pemerintah dapat menjalankan penataan melalui beberapa tahap.
Kelompok 3B, anak dengan persoalan gizi, siswa miskin, wilayah tertinggal, dan daerah rawan pangan dapat dipastikan tetap menerima.
Sekolah dengan mayoritas keluarga mampu dapat dievaluasi lebih dahulu. Pemerintah dapat menawarkan pilihan keluar secara sukarela sebelum menerapkan seleksi yang lebih ketat.
SPPG yang mempunyai catatan kebersihan buruk dapat dihentikan sementara. Kapasitasnya baru dibuka kembali setelah seluruh syarat dipenuhi.
Anggaran hasil penyesuaian dapat digunakan untuk menambah buah, protein hewani, pemeriksaan laboratorium, serta tenaga ahli gizi.
Cara tersebut menjaga pelayanan tetap berjalan sambil memperbaiki arah program.
Angka 26 Juta Menjadi Peringatan agar MBG Tidak Kehilangan Fokus
Usulan MBG Watch menempatkan kembali pertanyaan utama mengenai siapa yang paling membutuhkan makanan dari negara.
Target 82,9 juta menunjukkan keinginan pemerintah menjadikan MBG sebagai program nasional yang menjangkau hampir seluruh anak sekolah dan kelompok gizi tertentu.
Angka 26 juta menawarkan pendekatan yang lebih sempit dengan mengutamakan warga miskin, kelompok rentan, serta daerah yang mempunyai persoalan pangan dan gizi.
Kedua pilihan mempunyai kelebihan dan risiko. Program universal lebih mudah dibagikan dan mengurangi kemungkinan anak tertinggal, tetapi membutuhkan biaya sangat besar. Program terarah lebih hemat, tetapi bergantung pada ketepatan data.
BGN telah melayani lebih dari 61 juta orang pada Maret 2026, termasuk sekitar 49 juta siswa. Perubahan menuju 26 juta berarti pemerintah harus meninjau ulang puluhan juta penerima yang sudah masuk sistem.
Keputusan tersebut membutuhkan dasar yang lebih kuat daripada target politik atau tekanan penghematan. Pemerintah perlu menunjukkan kelompok mana yang mengalami perbaikan gizi, wilayah mana yang belum terlayani, serta bagian program mana yang menghabiskan anggaran tanpa hasil memadai.
Pembahasan di DPR memberi kesempatan untuk menilai seluruh susunan tersebut. Hasil evaluasi akan menentukan apakah MBG tetap bergerak menuju 82,9 juta penerima atau kembali dipusatkan pada sekitar 26 juta orang yang dinilai paling membutuhkan.
